Craft The Future

Atas Nama Agama

Saat itu perlombaan manusia ke ruang angkasa baru dimulai. Setahun sebelumnya peraturan internasional yg berkaitan dengan kegiatan manusia di ruang angkasa; The Outer Space Treaty baru muncul. Maka tak heran jika topik mengenai ruang angkasa jadi asik untuk diangkat keberbagai macam media.

Dalam sebuah cerpen yang berjudul “Langit Makin Mendung” karya Ki Pandji Kusmin, terdapat cerita mengenai bagaimana naiknya Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha dengan latar waktu tahun 1968.

Singkatnya, cepren tersebut menceritakan tabrakan Buroq yg dikendarai Nabi Muhammad dengan Sputnik, pesawat ulang alik milik Rusia. Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril yang berada di Buroq tersebut terpelanting. Karena takut terjadi apa- apa, Nabi Muhammad bersama Jibril lalu menyamar menjadi elang untuk melihat tingkah pola manusia di Bumi. Termasuk di kota Jakarta.

Dalam cerpen tersebut Nabi Muhammad terlibat percakapan dengan Jibril, yang terheran- heran kenapa Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim namun segala macam kejahatan ada di sini. Potongan gambaran adegan tersebut lah yang membuat HB Jassmin, penerbit majalah sastra yang dikelolanya dijebloskan ke penjara. HB Jassin dianggap bertanggung jawab karena menolak menyebutkan siapa sosok asli di balik Ki Pandji Kusmin.

Dari laporan ELSAM, kasus yang menimpa HB Jassmin ini adalah kasus pertama penggunaan pasal 156A sebagai dakwaan penodaan agama. Setelah itu lebih dari 97 orang terjerat Pasal 156A dan didakwa melakuan penodaan agama, termasuk ketika ratusan ribu orang berkumpul memadati jalanan Jakarta menuntut hukuman penjara bagi gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. PN Jakarta akhirnya memutus Ahok bersalah menistakan agama setelah menafsirkan surat Al-Maidah ayat 51.

Semenjak Soekarno menerbitkan Ketetapan No.1/PNPS/1965, yang baru diaplikasikan pada masa pemerintahan Soeharto pada tahun 1969 (UU No.5/1969). Dari hasil riset yang dilakuan oleh Setara Institute dan Amnesty Internasional menyatakan sepanjang tahun 1965-2017 terdapat 113 kasus penistaan agama di Indonesia. Perkara penistaan atau penodaan agama di Indonesia diatur dalam Pasal 156a KUHP dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sebagaimana KUHP itu sendiri, Pasal 156a KUHP juga merupakan hasil bagian dari warisan hukum kolonial Belanda.

Sejak kasus Ahok mengemuka, 16 orang lainnya ikut terjerat perkara penodaan agama. Di era pemerintahan Jokowi, kasus penodaan agama paling banyak terjadi pada tahun 2016, sebanyak 14 kasus. Sementara sepanjang 2017-2018, 17 orang terjerat kasus penodaan agama, termasuk Ahok. Hasil periksa data yang dibuat oleh Tirto menunjukan bahwa penggunaan pasal penodaan agama kerap naik ketika musim politik tiba. Oleh karena itu, banyak pihak menganggap, UU ini kerap dipakai untuk mendiskriminasi minoritas atau lawan politik.

Setara bersama dengan beberapa organisasi lain pernah mengajukan uji materi Undang-undang No 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ke Mahkamah Konstitusi. Sayangnya, pada 20 Oktober 2009, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan para pemohon untuk mencabut UU Penodaan Agama. 

UU Penodaan Agama pada dasarnya mecakup pada dua jenis tindakan, yaitu penyimpangan dari enam agama yang diakui secara resmi yakni Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Konghu Chu dan penodaan terhadap keenam agama tersebut.

Hampir tidak ada yang berhasi lolos dari dinginnya jeruji besi ketika seseorang diajukan ke pengadilan karena delik penistaan agama. Apalgi jika kasus mengenai hal ini sampai menyita perhatian publik. Arswendo, H.B Jassin dan Ahok adalah contoh.

 

Related posts
Craft The Future

Masyarakat Indonesia Tidak Percaya Perubahan Iklim Terjadi Akibat Ulah Manusia

Craft The Future

Orang Indonesia Percaya Perubahan Iklim Bukan Disebabkan Oleh Manusia

Craft The Future

Salah Kaprah Tentang Feminisme

Craft The Future

Bertarung melawan mitos dalam bencana alam

Mau inbox Email Kamu ada pesan dari Selancar? Daftar disini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *