The Depth

Bagaimana Golput Bermula

Dikotomi Golput dan tidak Golput saat musim pemilu tiba selalu muncul seperti jamur di musim hujan. Golput kembali menjadi buah bibir ketika musim pemilu tiba, terutama di tahun pemilu seperti ini, perdebatan mengenai Golput selalu menjadi bahasan yang menarik untuk diperdebatkan.

Dikutip dari Tirto.id, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Luky Sandra Amalia mengatakan bahwa tidak semua pemilih yang tak menggunakan hak suara bisa disebut Golput. Dalam sejarahnya, tindakan Golput mempunyai landasan filosofis dan ideologis, sehingga mereka yang memilih libur alih-alih ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak bisa disebut Golput.

Istilah Golput telah ada sejak pemilu 1971. Gerakan ini diinisiasi oleh para pemuda dan mahasiswa yang melakukan protes penyelenggaraan pemilu 1971. Istilah golongan putih muncul setelah tulisan Imam Walujo Sumali, bekas Ketua Ikatan Mahasiswa Kebayoran menulis artikel “Partai Kesebelas untuk Generasi Muda” di harian KAMI edisi 12 Mei 1971.

Imam menamakan gerakan tersebut sebagai Partai Putih, dengan gambar putih polos. Dalam artikelnya tersebut, Imam memberi anjuran bagi mereka yang memilih abstain pada pemilu 1971 untuk mencoblos bagian putih yang ada di antara gambar sepuluh peserta partai politik pemilu 1971.

Golkar yang baru ikut pemilu pertama kali saat itu dan didirikan oleh Angkatan Darat pada tahun 1964, untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia sebelum Orde Lama tumbang, dianggap tidak berbeda jauh dengan kebanyakan peserta partai politik di pemilu 1971.

Gerakan Golput semakin membesar setelah Imam Walujo dan beberapa tokoh pemuda seperti Arief Budiman (yang merupakan kakak dari Sok Hok Gie) Juilus Usman, Husin Umar, Asmara Nababan, dan Marsilam Simandjuntak memposisikan diri mereka sebagai Kelompok Oposisi. Lambang golput yang saat itu hanya berupa gambar putih polos pun berubah menjadi simbol segilima hitam di atas gambar putih.

Arief Budiman yang menjadi tokoh sentral dalam Golput di pemilu 1971, mengaku bahwa gerakan ini terinspirasi dari pertemuannya dengan Presiden Suharto satu tahun sebelum pemilu 1971. Dalam Tempo edisi 19 Juni 1971 Arief pernah bertanya kepada Suharto terkait golongan yang menolak ikut serta dalam pemilu 1971. Dalam kesempatannya tersebut Soeharto menjawab, “Boleh, asalkan bertindak melalui saluran hukum.”

Sayangnya, karena intervensi pemerintahan Orba yang cenderung represif, jumlah Golput pada Pemilu 1971 hanya sebesar 6,67 persen. Namun dari pemilu ke pemilu, gerakan Golput terus meningkat. Pada Pemilu 1977 jumlah Golput naik menjadi 8,40 persen.

Setelah reformasi dan orba tumbang, jumlah golput terus meningkat. Pada Pemilu 1999, angka Golput mencapai 10,4 persen. Pada Pemilu 2009, golput legislatif mencapai 29,01 persen. Golput pada Pilpres 2009 mencapai 27,77 persen. Dan pada Pilpres 2014, jumlah Golput mencapai 24,89 persen.

Related posts
The Depth

Penyebaran COVID-19 di Dunia

The Depth

Bisakah Kita Setia Pada Satu Pasangan?

The Depth

Apa Itu Feminisme? Perlukah Feminisme di Indonesia?

The Depth

Karena Hidup Butuh Jeda

Mau inbox Email Kamu ada pesan dari Selancar? Daftar disini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *